'Azzam

Seperti angin membadai. Kau tak melihatnya. Kau tak merasakannya. Merasakan kerjanya saat ia memindahkan gunung pasir di tengah gurun. Atau merangsang amuk gelombang di laut lepas. Atau meluluhlantahkan bangunan-bangunan angkuh di pusat kota metropolitan. Begitulah cinta. Ia ditakdirkan jadi kata tanpa benda. Tak terlihat. Hanya terasa. Tapi dahsyat.

Berbicara tentang sebuah kebijakan, tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai penerapan, dampak dan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut, mengapa? Karena bagaimana kebijakan itu dapat diterapkan serta mampu memberikan maslahat bagi banyak pihak sangatlah penting untuk di pertimbangkan. Dimulai dari proses analisis dampak yang mungkin terjadi, kemudian bagaimana cara penerapannya sehingga efektif dan efisen hingga kaitannya dengan pencapaian sebuah tujuan yang telah direcanakan. Proses yang cukup panjang tersebut pastilah banyak melibatkan campur tangan pihak – pihak yang memang mempunyai hubungan dengan sebuah kebijakan yang akan di ambil tersebut. Pro-Kontra silang pendapat tak akan munkin dielakan, karena hanya dengan hal seperti itulah sebuah kebijakan bisa jadi akan menjadi lebih matang dan siap untuk dilepas ke masyarakat.

            Reformasi 18 tahun lalu menjadi penanda berakhirnya 32 tahun rezim Presiden Soeharto. Memberikan kontribusi baru yang tercatat dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan harapan segera menjadi negara makmur nan sejahtera. Bergantinya rezim orde lama kemudian orde baru selanjutnya era reformasi, sejauh ini tentunya memberikan banyak dampak bagi bangsa Indonesia, mulai dari kondisi sosial masyarakat, ekonomi, pendidikan, birokrasi, budaya, politik bahkan moral sekalipun.

Adanya perbedaan pendapat dalam era modern seperti sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa, apalagi jika kita telaah lebih dalam pada era informasi seperti sekarang ini siapapun dapat mengemukakan pendapatnya dengan gaya dan metodenya masing – masing tanpa perlu khawatir tentang apa yang di sampaikannya. Tepat 10 hari yang lalu sempat terulang sebuah kejadian yang cukup ‘mencengangkan’ dan sempat menjadi ‘booming’ di media sosial. Pergantian cabinet jilid kedua, itulah keputusan bapak presiden Joko Widodo pada rabu (27/7) yang seketika mengundang berbagai pendapat yang mendukung atas keputusannya dan bahkan menguhujatnya karena dirasa ‘sembrono’ dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Belum lagi permasalahan salah satu menteri yang mempunyai status kewarganegaraan ganda, yang belakangan ini menuai kontroversi baru.